JAKARTA – Peredaran judi online terus berubah mengikuti pola penggunaan ruang digital. Ketika satu situs diputus aksesnya, pelaku dapat kembali muncul melalui alamat baru, akun berbeda, hingga memanfaatkan kolom komentar di platform digital.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat sekitar 4,1 juta konten perjudian telah ditangani. Sebanyak 3,6 juta di antaranya berupa situs dan alamat Internet Protocol (IP).
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemerintah akan terus melakukan pemutusan akses, namun pemberantasan judi online membutuhkan keterlibatan masyarakat dan industri digital.
“Tidak bisa pemerintah sendiri. Kita membutuhkan industri, kita membutuhkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ruang digital kita,” ujar Meutya dalam Peluncuran Sayembara GEBUK JUDOL Ronde 3 dan talkshow “Cerdas Berteknologi” di Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026).
Menurut Meutya, masyarakat dapat membantu pemerintah menemukan konten perjudian yang terus berpindah dan berubah bentuk.
Ia mendorong warga tidak membiarkan situs atau promosi judi online begitu saja ketika menemukannya di internet.
“Satu orang, satu situs. Satu orang melaporkan satu situs, kalau dijumlah ini akan menjadi angka yang besar juga,” katanya.
Kemkomdigi juga mencatat sebagian infrastruktur jaringan perjudian menggunakan alamat IP yang berada di luar Indonesia. Kondisi tersebut membuat judi online memiliki karakter kejahatan lintas negara.
Pemerintah karena itu terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengejar bandar dan jaringan di balik aktivitas tersebut.
Selain penindakan, penguatan literasi digital juga menjadi bagian penting dalam pencegahan.
Meutya mengingatkan dampak judi online dapat menjangkau siapa saja tanpa mengenal usia maupun status sosial.
Pemerintah berharap keterlibatan masyarakat, industri, dan aparat penegak hukum dapat mempersempit ruang gerak jaringan perjudian sekaligus memperkuat perlindungan pengguna internet di Indonesia.