KOTA YOGYAKARTA – Pemanfaatan platform digital city-to-city cooperation didorong untuk mempermudah penjajakan dan mempercepat proses kerja sama antara pemerintah daerah dengan mitra luar negeri. Digitalisasi tersebut diharapkan mendukung pengelolaan kemitraan yang lebih efektif dan terukur.
Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri RI Ahmad Fajri menyampaikan hal tersebut dalam Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Tata Kelola Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Daerah di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (17/9/2026).
Menurut Ahmad, teknologi digital dapat membantu pemerintah daerah memperoleh informasi mengenai calon mitra, peluang program, dan bidang kolaborasi yang dapat dikembangkan. Namun, pemanfaatannya harus disertai peningkatan kapasitas aparatur dan mitigasi risiko.
“Optimalisasi kerja sama dapat dilakukan melalui diseminasi informasi dan sharing session secara berkala, pelibatan seluruh unsur daerah, sinkronisasi kebijakan, penguatan komitmen, serta peningkatan kapasitas aparatur,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan pendampingan dan penguatan kapasitas pemerintah daerah.
Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan pemanfaatan teknologi digital merupakan salah satu bidang yang dapat dikembangkan bersama mitra luar negeri, terutama untuk mendukung pembangunan smart city.
Selain teknologi, peluang kemitraan terbuka dalam bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pengelolaan sampah dan limbah, tata kota, kesehatan, olahraga, serta pertanian dan perikanan perkotaan.
Yogyakarta saat ini memiliki hubungan sister city dengan Gangbuk-gu di Korea Selatan, Baalbek di Lebanon, Commewijne di Suriname, serta Hluboka nad Vltavou di Republik Ceko.
Wawan menilai hubungan tersebut harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat konkret, seperti pertukaran pelajar, perluasan pasar UMKM, pertukaran pengalaman pengelolaan kota, serta promosi pariwisata.
Kepala Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta Danang Yulisaksono menambahkan, pemerintah daerah perlu memahami tujuan, kepentingan, dan potensi implikasi dari setiap tawaran kemitraan.
Kajian yang komprehensif diperlukan, terutama untuk kerja sama yang menyangkut investasi, ketenagakerjaan, pendidikan, dan isu strategis lain dalam hubungan internasional.