SOLO – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Solo karena belum memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Langkah tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Solo yang menilai evaluasi ketat diperlukan demi menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani mengatakan penutupan sementara tersebut menunjukkan bahwa sistem standardisasi dan pengawasan yang diterapkan BGN berjalan dengan baik. Menurutnya, setiap SPPG harus mematuhi standar yang telah ditetapkan agar program nasional tersebut dapat berjalan optimal.
“Ini menunjukkan bahwa standardisasi memang dijalankan. Kalau ada yang belum sesuai standar, tentu harus menyesuaikan,” ujar Astrid, Sabtu (6/6/2026).
Ia menegaskan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan program di lapangan. Apabila ditemukan fasilitas atau operasional yang tidak sesuai ketentuan, hasil pengawasan harus segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti.
Menurut Astrid, tindakan BGN menghentikan sementara operasional SPPG yang belum memenuhi syarat justru menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
“Berarti ada standar yang harus dicapai oleh masing-masing SPPG demi memberikan pelayanan terbaik dalam program MBG,” katanya.
Astrid juga berharap pergantian kepemimpinan di tubuh BGN mampu memperkuat komitmen pelaksanaan standar secara merata hingga ke daerah-daerah. Ia menilai tantangan penerapan standar di wilayah perkotaan seperti Solo relatif lebih mudah dibandingkan kawasan pelosok yang memiliki kondisi lebih kompleks.
Selain itu, ia berharap program MBG ke depan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi lokal. Salah satunya melalui pemanfaatan hasil pertanian dan produk pangan dari petani setempat untuk memenuhi kebutuhan dapur-dapur SPPG.
Menurutnya, keterlibatan petani dan pelaku usaha lokal akan membuat manfaat program MBG semakin luas karena tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat di daerah.